Skandal Moge, Penegak Hukum Wajib Selidiki Seluruh Direksi Garuda Indonesia

Sabtu, 07 Desember 2019 – 01:00 WIB

Barang bukti yang diamankan dari pesawat Garuda Indonesia (istimewa)

Barang bukti yang diamankan dari pesawat Garuda Indonesia (istimewa)

JAKARTA, REQnews - Skandal moge Harley Davidson yang diangkut melalui pesawat baru Garuda Indonesia berpotensi masuk ranah pidana dan perdata. Sebab, berdasarkan komite audit dewan komisaris ada dugaan itikad tidak baik menghindari pemeriksaan.

Selain itu, pesawat baru Garuda yakni Airbus A330-900 yang dikirim dari Prancis itu seharusnya tak boleh membawa muatan karena masih baru dan belum beroperasi.

Hal ini pun ditanggapi oleh Pakar Hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad. Ia mengatakan, aparat penegak hukum harus menindaklajuti dan melakukan penyelidikan kepada semua pihak yang terlibat dalam skandal tersebut.

“Ungkapkan fakta yang sebenarnya dan jika ada unsur pidananya tingkatkan pada tingkat penyidikan,” ujarnya kepada REQnews, Jumat 6 Desember 2019.

Selanjutnya kata Suparji, tindak pidana yang dapat dikenakan bagi para pelaku yaitu penyelundupan dengan menggunakan UU kepabeanan.

“Selain itu bisa digunakan (UU) tindak pidana korupsi, jika ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dan memperkaya diri atau orang lain,” katanya.

Kemudian, kata Suparji, perlu dikenakan sanksi hukum administratif dengan mencopot dan tak menjadi direksi maupun komisaris BUMN pada masa yang akan datang. “Harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih BUMN,” ujarnya.  

Seperti diketahui, Kasus penyelundupan sparepart motor Harley Davidson bekas beserta beberapa unit sepeda Brompton. Aksi tak terpuji yang melibatkan karyawan Garuda Indonesia berinisial SAW ini diduga merugikan negara sekitar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Kasus tersebut ikut menyeret Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara yang berujung pada penonaktifannya oleh Menteri BUMN Erick Tohir. (Binsasi)