Penyelundupan Moge, Direksi Garuda Langgar UU Kepabeanan

Sabtu, 07 Desember 2019 – 02:00 WIB

Barang bukti yang diamankan dari pesawat Garuda Indonesia (istimewa)

Barang bukti yang diamankan dari pesawat Garuda Indonesia (istimewa)

JAKARTA, REQnews – Penyelundupan sparepart Harley Davidson dan sejumlah sepeda Brompton di atas pesawat baru Garuda Indonesia bisa saja masuk ranah pidana dan perdata. Alasannya karena sesuai temuan komite audit dewan komisaris, ada dugaan itikad tidak baik menghindari pemeriksaan saat pesawat tersebut mendarat di Jakarta.

Selain itu, pesawat baru Garuda yakni Airbus A330-900 yang dikirim dari Prancis itu seharusnya tak boleh membawa muatan karena masih baru dan belum beroperasi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, kasus tersebut tentu akan masuk ranah hukum, jika terbukti memasukan barang dengan jumlah tertentu, tetapi tak sesuai dengan surat keterangannya sehingga kurang bayar bea masuknya.

“Maka itu adalah kesalahan administratif, sehingga hukumannya adalah membayar kekurangan plus denda,’ ujarnya kepada REQnews, Jumat 6 Desember 2019.

Namun, kata Fickar, jika membawa barang, tidak dilindungi dengan surat atau laporan manivest dalam pesawat, maka tindakan ini dapat dikualifisikasi sebagai tindak pidana kejahatan penyeludupan.

“Penyeludupan (bisa) dipidana (karena) melanggar pasal 102A UU UU 17/2006  dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 5 miliar,” katanya.

“Selain itu, juga melanggar UU No.17 tahun 2006 jo UU No.10 th 1995 tentang Kepabeanan,” kata dia.

Mengingat kasus ini adalah soal pajak, maka akan ditindak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai.  Dan hari ini, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono.

Mabes Polri juga telah melimpahkan penyidikan kasus ini kepada Bea Cukai.  Seperti diketahui, Kasus penyelundupan sparepart motor Harley Davidson bekas beserta beberapa unit sepeda Brompton. Aksi tak terpuji yang melibatkan karyawan Garuda Indonesia berinisial SAW ini diduga merugikan negara sekitar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Kasus tersebut ikut menyeret Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara yang memesan motor tersebut sejak tahun 2018. Atas kelakuannya, ia pun dinonaktifkan dan terancam dipecat oleh Menteri BUMN Erick Tohir. (Binsasi)