Ilustrasi penganiayaan

Viral Karyawati Adira Diduga Dianiaya Rekan Kerja, Wajah Penuh Luka

Seorang wanita mengalami luka-luka dibagian wajah setelah dianiaya rekan kerja.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

Diduga Jemput Paksa Wanita Penolong Anjing, IPW Minta Kapolsek Cipondoh Dicopot Jabatannya

Seorang wanita bernama Christine di Cipondoh, Tangerang mengaku dijemput paksa polisi karena dituduh mencuri anjing yang hendak diselamatkannya.

Hewan Anjing (Foto: Istimewa)

Seorang Wanita Ngaku Dijemput Paksa Polisi Usai Tolong Anjing, ADI: Bisa Laporkan Balik Pemilik!

Seorang wanita bernama Christine di Cipondoh, Tangerang mengaku dijemput paksa polisi karena dituduh mencuri anjing yang hendak diselamatkannya.

Direktur Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu dalam persidangan (Foto: Istimewa)

Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Rp 27 Miliar, Pakar: Jika Ada Kerugian Negara, Wajib Kembalikan

Vonis lepas Direktur Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung di Mataram.

Anjing Canon (Foto: Tangkapan layar unggahan akun instagram Menteri Pariwisata Sandiaga Uno)

Kasus Anjing Canon Berlanjut, ADI: Semoga Rasa Keadilan Masyarakat Terpenuhi

Kasus kematian anjing Canon di Pulau Banyak, Aceh Singkil memulai babak baru.

Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat (Foto: Hastina/REQnews)

Waspada Kejati Kalbar Lelang Aset Bermasalah, Tidak Layak Beli!

Aksi lelang aset serampangan kembali dipertunjukkan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terhadap aset yang diduga milik terpidana kasus Jiwasraya Heru Hidayat.

Ilustrasi (Foto: vibizmedia.com)

SKYB Delisting, Bukti Emiten Ambil Duit Investor Langsung 'Menghilang'

Para investor saham di Indonesia saat ini harap-harap cemas pasca Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis potensi penghapusan saham atau delisting sejumlah emiten.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Istimewa)

Tamparan untuk Luhut, Pakar Sebut Penundaan Pemilu Gagasan Liar Tak Sesuai Konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani menentang adanya gagasan penundaan Pemilu Serentak 2024, karena bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme.