&nbsp;
JAKARTA, REQnews -&nbsp;Hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap&nbsp;terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati, Herry Wirawan ternyata tak disambut baik semua kalangan. Penolakan salah satunya datang dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
 Direktur ICJR, Erasmus Napitupulu, mengungkapkan&nbsp;fokus utama dalam kasus kekerasan seksual adalah proses pemberian keadilan bagi korban.&nbsp;Erasmus&nbsp;mengatakan pihaknya memahami bahwa kasus pemerkosaan belasan santriwati menyulut kemarahan publik. Namun, ia berpendapat sebaiknya kemarahan publik tersebut bukan hal yang seharusnya menjadi fokus utama.
"Fokus utama kita seharusnya diberikan kepada korban, dan bukan kepada pelaku, dan hal ini yang seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum dan juga hakim di dalam kasus-kasus kekerasan seksual," ujar Erasmus melalui keterangan tertulis, Senin 4 April 2022.
Putusan ini kata Erasmus,&nbsp;akan menjadi preseden buruk bagi proses pencarian keadilan korban kekerasan seksual.
"Putusan ini akan menjadi preseden buruk bagi proses pencarian keadilan korban kekerasan seksual karena fokus negara justru diberikan terhadap pembalasan kepada pelaku, alih-alih korban yang seharusnya dibantu pemulihannya," ucapnya.
Ia pun mengkritik putusan hakim terkait ganti kerugian atau restitusi yang dibebankan terhadap Herry sebagai bentuk upaya memberikan efek jera.
 Erasmus menilai logika berpikir hakim serupa dengan bagaimana restitusi dikonstruksikan di dalam perundang-undangan di Indonesia, dibuktikan dengan masih dijatuhkannya pidana pengganti jika restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku.
Padahal,lanjut dia,&nbsp;restitusi seharusnya diposisikan di dalam diskursus hak korban, bukan penghukuman terhadap pelaku.
Jika mengikuti logika berpikir hakim, ujar Erasmus, maka hakim akan menghadapi pembatasan di dalam Pasal 67 KUHP yang melarang penjatuhan pidana tambahan lain kepada terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
"Hal inilah yang di dalam putusan lalu menjadi masalah bagi hakim di tingkat pertama, bahwa ketika hukuman yang maksimal sudah diberikan kepada pelaku, maka hukuman lain tidak dapat dijatuhkan," ucap Erasmus.
"Maka dari itu, untuk mengatasi kekacauan ini, seharusnya hukuman mati tidak boleh dijatuhkan di dalam kasus apa pun, khususnya kekerasan seksual di mana korban membutuhkan restitusi untuk mendukung proses pemulihannya," kata dia.
 Menurut dia, pidana mati justru diterapkan ketika negara gagal hadir untuk korban.
"Ini adalah bentuk 'gimmick' yang diberikan sebagai kompensasi karena negara gagal hadir dan melindungi korban, sebagaimana seharusnya dilakukan. Sebagai konsekuensi dari hal ini, negara kemudian mencoba 'membuktikan diri' untuk terlihat berpihak kepada korban dengan menjatuhkan pidana-pidana yang 'draconian' seperti pidana mati," kata Erasmus.
&nbsp;
"Pengadilan yang saat ini sudah memiliki pedoman mengadili perkara perempuan, juga harus mulai berpikir progresif dengan memikirkan kebutuhan korban dan tidak hanya terjebak pada kemarahan pribadi yang tidak akan menolong korban sama sekali,"&nbsp;ucapnya lagi.&nbsp;
&nbsp;
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa dan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan.
Vonis PT Bandung itu membatalkan vonis peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry.
&nbsp;

Herry Wirawan Divonis Mati, ICJR: Gimmick Negara Gagal Hadir Melindungi Korban

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi