PAPUA, REQnews -&nbsp;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak adanya penetapan kawasan&nbsp;ekosistem agar flora dan fauna yang ada di dalam hutan dapat dilindungi&nbsp;oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat adat setempat.
"Tentunya kawasan ini juga dikelola oleh pihak-pihak yang peduli terhadap kelestarian&nbsp;hutan," kata&nbsp;Kepala Seksi Konservasi Hutan Bidang Perlindungan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Ahmad Syaifudin di Sentani, Sabtu 21 Mei 2022.
Untuk selanjutnya, Ahmad mengatakan bahwa pihaknya bakal kembali menghidupkan kembali hukum adat terkait perlindungan flora dan fauna.
"Namun untuk menghidupkan kembali hukum adat kami masih menggali lebih dalam lagi agar penerapannya sejalan dengan hukum pemerintah," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini&nbsp;sudah disinkronkan antara hukum adat dan hukum pemerintah. Sehingga nantinya masyarakat adat setempat bisa mengelola hutan.
Sedangkan dari sisi pemerintahan akan menetapkan sanksi jika ada yang melanggar aturan. "Karena ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu menyebutkan bahwa jenis hewan tertentu sudah dilindungi dan sanksinya seperti apa jadi seperti begitu," kata dia.
Ahmad menyebut jika&nbsp;sudah berlaku hukum adat maka yang melanggar aturan tersebut sudah pasti bisa diproses secara hukum pemerintah.
"Untuk itu kami akan mendorong agar program ini bisa diwujudkan secepatnya karena ini sangat penting dalam menjaga hutan beserta tanaman dan hewan di dalamnya," ujarnya.

Demi Lindungi Flora dan Fauna, Pemprov Papua Desak Penetapan Kawasan Ekosistem Hutan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi