Kemandirian Energi Dikebut, Prabowo Targetkan Tahun Depan Setop Impor Solar

JAKARTA, REQNews — Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia berhenti mengimpor solar mulai tahun depan. Kebijakan itu menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menekan beban fiskal negara.

Prabowo menyebut Papua sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan swasembada energi. Menurut dia, provinsi di kawasan timur Indonesia itu memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat maupun nasional.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” kata Prabowo saat memberikanpengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025.

Selain mengandalkan energi fosil, pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, untuk wilayah-wilayah terpencil. Prabowo menilai, kemajuan teknologi membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat menjadi solusi di daerah yang sulit dijangkau.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujarnya.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Langkah ini sejalan dengan target jangka menengah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.

Prabowo menegaskan, penguatan kemandirian energi akan berdampak langsung pada kondisi fiskal negara. Saat ini, nilai impor bahan bakar minyak Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Pengurangan impor, kata dia, berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan untuk pembangunan daerah.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Kalau bisa sampai Rp500 triliun, tiap kabupaten berpeluang mendapatkan anggaran sekitar Rp1 triliun,” kata Prabowo.

Setelah penghentian impor solar mulai tahun depan, pemerintah menargetkan impor bensin dihentikan secara bertahap dalam empat tahunmen datang.

Untuk mewujudkan target tersebut, Prabowo meminta pemerintah daerah, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bappenas, kementerian terkait, serta komite percepatan pembangunan.

“Tidak mungkin semua bisa diselesaikan sekaligus. Tapi dengan prioritas yang jelas, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.