Genosida Rwanda 1994, Pembersihan 800 Ribu Nyawa Suku Tutsi (Bagian 2-Habis)

JAKARTA, REQnews - Setelah pembunuhan Presiden Juvenal Habyarimana pada 6 April 1994, jalan-jalan di Rwanda, terutama di ibu kota diblokir oleh ekstremis suku Hutu.

Mereka mulai menyapu rata orang-orang suku Tutsi tanpa ampun, dibantu oleh Pasukan Pengawal Presiden dan kelompok Impuzamugambi.

Baca juga: Genosida Rwanda 1994, Pembersihan 800 Ribu Nyawa Suku Tutsi (Bagian 1)

Darah membanjiri tanah, mayat-mayat tergeletak berhamburan. Bukan hanya Tutsi, suku Hutu yang moderat dan pro dengan Piagam Arusha juga ikut menjadi korban.

Genosida ini terjadi selama 100 hari, dengan jumlah korban yang dibunuh mencapai 800 ribu jiwa. Informasi dari sumber lain bahkan menyebut 1 juta jiwa.

Setelah itu, Front Patriotis Rwanda atau RPF yang merupakan gerakan oposisi pimpinan Paul Kagame berhasil merebut ibu kota Kigali dan mengusir milisi Hutu, sekaligus mengakhiri pembantain massal yang begitu mengerikan.

Namun, meskipun pembantaian berakhir, daerah-daerah lain di luar Kigali masih begitu menyeramkan, karena ratusan mayat tergeletak tak terurus dan dikuburkan.

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah korban dari etnis Twa dan Hutu moderat yang ikut dibantai. Namun, kemungkinan besar ada, meskipun tidak banyak.

Sikap Pengecut Barat

Pembantaian besar-besaran di Rwanda, diyakini terjadi karena sikap pengecut para pemimpin Barat, yang tak melakukan tindakan pengamanan atau memberi bantuan untuk menghentikan genosida.

Prancis, Inggris, Belgia dan Amerika Serikat adalah negara-negara yang berada di urutan paling depan dalam sikap pengecut ini.

Sejumlah analis menyebut, tiga negara itu tidak memberi atensi karena Rwanda dianggap tidak punya nilai strategis di mata internasional.

Dalam konferensi pers mengenang 10 tahun pembantain Rwanda di Kigali, tahun 2004 silam, forum menuduh Prancis, Inggris, Belgia dan Amerika Serikat adalah dalang genosida tersebut.

Adalah Sekjen PBB kala itu, Kofi Annan yang terang-terangan menunjuk hidung negara-negara Barat, yang tak bertanggungjawab atas pembantaian di Rwanda.

Apalagi, ketika situasi memanas di Rwanda, Dewan Keamanan PBB melalui veto justru menurunkan jumlah pasukan penjaga, dari 2.500 menjadi hanya 450 saja. Jelas angka tersebut jauh dari kata cukup untuk mengendalikan keadaan.

Ketika pembantaian terjadi, pasukan Barat juga tidak ikut campur dan terkesan membiarkan orang-orang Tutsi disembelih layaknya hewan.

Sumber lain juga menuturkan, ada kemungkinan Paul Kagame sebagai pemimpin oposisi RPF yang memukul mundur milisi Hutu, ikut menjadi dalang di balik layar, untuk keuntungan politiknya menduduki jabatan tertinggi di Rwanda.