KPK Ancam Pidanakan Kuasa Hukum Lukas Enembe

JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe terkait menghalang-halangi proses penyidikan. KPK mengingatkan pasal di KUHP tentang obstruction of justice.

"KPK pun tidak segan untuk mengenakan pasal 221 KUHP atau pun pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 26 September 2022.

Ancaman itu ditekankan setelah Lukas Enembe kembali tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK Senin kemarin.

Ali berharap kuasa hukum juga bisa menjadi perantara yang baik agar proses kasus Lukas Enembe berjalan baik.

"KPK berharap peran kuasa hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien. Bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan," ujarnya.

Ali mengingatkan pihak-pihak yang berperkara di KPK juga pernah berupaya menghindari pemeriksaan dengan alasan sakit.

Hal itu ditengarai karena arahan dari kuasa hukum dan status sakitnya dipalsukan tim medis.

"Masyarakat tentu masih ingat, berbagai modus para pihak yang berperkara di KPK, yang berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan dalih kondisi kesehatan, yang justru difasilitasi oleh kuasa hukum atau pun tim medisnya," kata Ali.