JAKARTA, REQnews - Rencana penggantian kelas <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/64349/subsidi-gigi-palsu-bisa-melalui-bpjs-catat-caranya">BPJS Kesehatan </a>menjadi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) mendapat sejumlah penolakan.Salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)."Partai Buruh dan KSPI menolak keras KRIS yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu 23 Juli 2023.Said Iqbal menduga program ini diluncurkan hanya sebagai bentuk komersialisasi.&nbsp;"Jadi nyambung dengan Undang-Undang Kesehatan, mandatory spending diubah dengan money follow program. Kalau dia mandatory spending berapapun biaya (berobat), <a href="https://www.reqnews.com/read/news/64232/masih-bingung-cara-cek-bpjs-kesehatan-simak-langkahlangkah-ini">BPJS</a> akan bayar. Money follow program, berdasarkan program," ucap SaidIa menilai program KRIS dibuat sebagai instrumen pelaksanaan money follow program yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI."KRIS ini disiapkan untuk money follow program. Semua kelas sama. Dengan kelas yang sama nanti dibuat program, enggak ada kelas I, kelas II, dibikinlah standar nanti. Saya enggak tahu standarnya apa. Karena dia (Kemenkes) akan buat program dengan bahasa efisien, masa nyawa orang efisien. Kalau gitu buat apa kita punya negara? Nyawa orang aja diatur-atur. Harusnya enggak bisa," katanya.&nbsp;Lebih lanjut, Said menuturkan lebih baik pelayanan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/63952/penasaran-cek-bpjs-kesehatan-lewat-hp-begini-caranya">BPJS</a> yang harus diperbaiki daripada pemerintah meluncurkan program KRIS."Yang harus diperbaiki itu program BPJS. Orang enggak usah ngantri. Orang ngantri dari jam 04.00 sore untuk dapat pelayanan. Nenek-nenek, kakek-kakek, orang sakit bukan tambah sembuh, tambah sakit," ujarnya.Kebijakan UU Kesehatan yang baru ini dinilai berpotensi mematikan Rumah Sakit (RS) lokal berskala menengah dan klinik-klinik kecil. Ia menyebut, kebijakan pemerintah di sektor kesehatan hanya berpihak pada perusahaan raksasa dan mengacu pada keuntungan semata."Konsep ini hanya dinikmati swasta, 7 RS itu. Memang sekarang baru 4 RS pemerintah. Sekarang RS menengah yang punya pribumi itu ancur semua, diperparah ada klinik Siloam, Mayapada itu bikin klinik," ujarnya&nbsp;

Ini Alasan Buruh Tolak Keras Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS

Berita Terkait

Berita Rekomendasi