JAKARTA, REQNews &nbsp;- Pemerintah akhirnya melarang &nbsp;platform social commerce memfasilitasi transaksi perdagangan. Dengan adanya aturan ini, maka <a href="https://www.reqnews.com/read/news/69341/pasar-tanah-abang-sepi-jokowi-turun-tangan-pimpin-rapat-terbatas-soal-tiktok-shop">TikTok Shop</a> dll dilarang untuk menfasilitasi jual beli barang.Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/68630/mendag-zulkifli-hasan-ungkap-ancaman-besar-umkm-lokal">Mendag</a>) Zulkifli Hasan, ia mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengeluarkan aturan yang melarang platform social <a href="https://www.reqnews.com/read/news/62878/baju-bekas-ilegal-sulit-diberantas-dari-ecommerce-kenapa">commerce </a>memfasilitasi transaksi perdagangan pada Senin ini.Aturan tersebut akan tertuang dalam peraturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020. Zulhas menyebut peraturan baru hasil revisi permendag tersebut akan ditandatanganinya pada Senin sore ini.Mendag mengatakan platform social commerce hanya boleh mempromosikan barang atau jasa, namun dilarang membuka fasilitas transaksi alias jual dan beli bagi pengguna."Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi, dia hanya boleh promosi,” kata Zulkifli Hasan, Senin 25 September 2023.Ia mengatakan platform social commerce seperti hanya televisi yakni dapat digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa, namun tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.“(Social commerce) tak bisa jualan, tak bisa terima uang, jadi dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan,” kata dia.Zulkifli Hasan menyebut, pemerintah juga akan memisahkan secara tegas platform &nbsp;social commerce dan social media.Selanjutnya, Zulkifli Hasan mengatakan akan diatur dalam revisi permendag terkait positive list atau daftar barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Ia mencontohkan salah satu barang yang tidak boleh diimpor adalah batik."Kalau dulu ada negative list. Sekarang (positive list) yang boleh, yang lainnya tidak boleh, akan diatur. Misalnya batik, buatan Indonesia, di sini banyak kok," ujarnya.Barang impor, kata Zulkifli Hasan, juga akan mendapat perlakuan yang sama dengan barang dalam negeri.&nbsp; Misalnya untuk makanan impor harus memiliki ketentuan sertifikasi halal, sedangkan untuk barang perawatan kulit atau kecantikan harus memiliki izin dari BPOM RI.“Kalau barangnya elektronik harus ada standardnya. Jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline,” ujar dia.Revisi permendag itu juga akan melarang penjualan barang impor di bawah harga USD 100 atau setara dengan Rp 1,54 juta (asumsi kurs saat ini Rp 15.400 per dolar AS).&nbsp;&nbsp;

TikTok Shop Akhirnya Resmi Dilarang Jualan, Hanya untuk Promosi Saja

Berita Terkait

Berita Rekomendasi