Syahrul Yasin Limpo Minta Penundaan Pemeriksaan KPK karena Ingin Bertemu Ibu di Kampung

JAKARTA, REQNews  - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini Rabu 11 Oktober 2023. Namu,n  Syahrul Yasin Limpo meminta penundaan.

Penundaan tersebut diminta Syahrul Yasin Limpo karena ingin menemui orang tuanya di kampung.

"Saya Menghormati KPK, namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung”, kata Syahrul.

Ervin Lubis, salah satu tim kuasa hukumnya mengatakan, kliennya sangat menghormati proses hukum di KPK dan akan bersikap kooperatif.

"Namun, sebagaimana disampaikan pada kami, tim hukum, karena mendapat informasi tentang kondisi orang tua yang telah berumur 88 tahun dalam keadaan sakit, maka pak Syahrul ingin terlebih dahulu menemui Ibunya. Sebagai seorang anak, hal tersebut diharapkan dapat semakin memberikan keteguhan hati dalam menghadapi situasi saat ini," tutur Ervin.

Atas permintaan penundaan itu, selaku kuasa hukum, mereka akan berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait penjadwalan ulang.

"Semoga faktor kemanusiaan ini dapat dipertimbangkan," katanya.

Pemanggilan terhadap Syahrul, dilaksanakan KPK setelah dua hari berturut-turut memeriksa bekas dua anak buahnya, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta pada Senin 9 Oktober 2023, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono pada Selasa 10 Oktober 2023.

Ketiganya juga sudah dikabarkan berstatus tersangka, serta termasuk dari sembilan orang yang dicegah bepergian ke luar negeri hingga April 2024 mendatang.

Seperti diketahui, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul yang berada di Jakarta dan rumah pribadinya di Makasar. KPK menemukan uang Rp 30 miliar, 12 senjata api, catatan keuangan, dokumen pembelian aset bernilai ekonomis. Semetara di rumah pribadinya diamankan sejumlah dokumen dan satu unit mobil Audi A6.

Kemudian penggeledahan juga dilakukan penyidik di rumah Muhammad Hatta yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan uang ratusan juta.