Ketua KPK Filri Bahuri Diminta Tidak Terlibat Pengusutan Kasus Korupsi Kementan

JAKARTA, REQNews  - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri tidak terlibat dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo yakni dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Sembari menunggu proses penyidikan di Polda Metro Jaya rampung, ICW mendesak KPK agar tidak lagi melibatkan Firli Bahuri dalam setiap pengambilan keputusan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa 10 Oktober 2023.

Kurnia berharap selama proses pengusutan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo masih bergulir di Polda Metro Jaya, lembaga antirasuah diminta tak melibatkan Firli.

"Hal ini penting untuk menjamin independensi proses hukum di KPK dan adanya potensi benturan kepentingan. Sebab sebelumnya diketahui Firli pernah bertemu dengan Syahrul, di mana pertemuan itu diduga keras bukan dalam kaitan kedinasan KPK," kata Kurnia.

"Terlebih Firli merupakan pihak yang diduga menjadi pelaku pemerasan terhadap Syahrul sebagaimana saat ini sedang ramai dibincangkan masyarakat," Kurnia menandaskan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Awal mula dugaan itu diketahui saat muncul surat pemanggilan terhadap sopir Syahrul Yasin Limpo. Dalam surat itu, Sopir Syahrul Yasin Limpo bernama Heri diminta menemui penyidik pada Senin 28 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB di ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Subdit V Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya disebut sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2021.