IPW Minta Polda Metro Jaya Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono

JAKARTA, REQNews - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono.

Aiman merupakan calon anggota legislatif dari Partai Perindo yang sudah terdaftar sebagai calon tetap di Pileg 2024 dan juga Jubir TPN Ganjar-Mahfud.

Diketahui, Aiman dipanggil untuk klarifikasi terkait pernyataannya mengenai netralitas aparat pada hari ini Jumat 1 Desember 2023.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, penundaan pemeriksan tersebut merujuk pada Telegram Kapolri ST/116O/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.

“Telegram Kapolri ini disebutkan untuk menjaga kondusivitas kegiatan pemilu dan mencegah adanya kepentingan pihak tertentu dalam pelaksanaan pemilu. Telegram kapolri ini telah diberlakukan Polda Jateng pada kasus pemukulan eks Ketua Partai Gerindra Kota Semarang pada kader PDIP,” ujar Sugeng, Jumat 1 Desember 2023.

Sugeng menjelaskan pernyataan Aiman Witjaksono adalah langsung menyinggung institusi Polri yang selama ini dipersepsi masyarakat sebagai institusi sangat terbuka dengan masukan dan kritik masyarakat. Sebab itu perlu diperhatikan agar Polri jangan mau diadu dengan masyarakat yang menyampaikan kritik atas dasar aduan masyarakat lain yang tidak memiliki legal standing sebagai pengadu.

“Karena pencemaran nama baik atau penghinaan masuk dalam delik aduan. Hal legal standing ini perlu sejak awal adanya pengaduan harus ditegaskan dalam proses penerimaan laporan aduan,” ucapnya.

Kasus Aiman, menurut Sugeng sebaiknya juga tidak serta merta diterapkan dugaan pelanggaran pasal 14 dan 15 KUHP sebagai delik material untuk mengakali aduan tersebut diterima dan diproses.

“Yang pertama harus difilter adalah apakah pengadu memiliki legal standing atas delik aduan pencemaran nama baik Polri atau tidak,” ujarnya.

IPW melihat tanggung jawab Polri dalam mengawal lancarnya Pemilu 2024 ini sangat besar dan penting. Karena itu kebijakan pimpinan Polri untuk menunda proses pemeriksaan adalah tepat.

PW mendukung dan percaya Polri bersikap netral dalam Pemilu 2024.