JAKARTA, REQNews&nbsp; - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/67016/ombudsman-minta-kpk-turun-tangan-terkait-gagalnya-proyek-lampu-pocong">Ombudsman RI </a>menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembangunan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/72050/siapsiap-sebanyak-3246-asn-akan-dipindahkan-ke-ikn-mulai-juli-2024">IKN </a>di Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut Sekretaris Otorita Ibu<a href="https://www.reqnews.com/read/news/45827/ini-4-kementerian-yang-pnsnya-pindah-duluan-ke-ibu-kota-negara-nusantara"> Kota Nusantara (</a>OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya buka suara.Jaka menegaskan hal itu terkait masalah pertanahan yang terjadi pada 2022 silam dan atas tindak lanjut dari Kementerian ATR BPN.“Jadi pada waktu diawal itu ada surat edaran dari Kementerian ATR, untuk freezing atau membekukan terlebih dahulu transaksi pengalihan hak atas tanah, jadi edarannya itu tapi kemudian di dalam prakteknya tidak hanya pengalihan yang tidak terlayani,” jelas Jaka dikutip dari okezone, Minggu 21 Januari 2024.Menurut Jaka, pada saat itu masyarakat mengadu kepada Ombudsman, lalu Ombudsman memanggil pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN dan OIKN.“Lalu pemerintah daerah, kami Otorita dipanggil dan tentu diperiksa mengenai apa kesalahan yang terjadi, ternyata itu masalah komunikasi yang kurang baik dari pelaksana di lapangan,” ungkap Jaka.“Sesungguhnya yang di tahan itu adalah pengalihan atas tanahnya, kalau orang ingin mendaftarkan haknya dari semula girik menjadi milik itu boleh-boleh saja tapi pada waktu itu semua ditutup kantornya, jadi itulah yang diberikan teguran oleh Ombudsman,” imbuhnya.Jaka mengungkapkan, sekarang Ombudsman terus mengawal perbaikan yang sudah dilakukan dan Kementerian ATR BPN diyakini sudah memperbaiki aturannya.“Dengan lahirnya Peraturan Presiden Pelaksanaan UU No. 3 2022, pengaturan tentang itu sudah lebih jelas lagi,” katanya.“Jadi ini masalah pelayanan yang dianggap kurang baik, ada yang belum terlayani dengan baik nah itu, jadi bukan masalah kasus ketanahan yang seperti apa,” pungkas Jaka.Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebut, sejumlah permasalahan yang terjadi dalam hal penggunaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.Ke depan, Ombudsman merekomendasikan pemerintah untuk lebih memperhatikan unsur sejarah masyarakat setempat dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari.

Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi Lahan di IKN, Begini Tanggapan Otorita

Berita Terkait

Berita Rekomendasi