REQNews.com

Jokowi Pilih Tito Karnavian Gantikan Mahfud MD Jadi Plt Menko Polhukam, Segini Total Kekayaannya

News

Saturday, 03 February 2024 - 11:00

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Keputusan Presiden telah menetapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam laman LHKPN, Plt Menkopolhukam Tito Karnavian memiliki total harta kekayaan senilai Rp 23.283.464.072

Tito Karnavian terlihat punya tanah dan bangunan senilai Rp 8.297.741.000

Tercatat pula di laman LHKPN, Plt Menkopolhukam Tito Karnavian memiliki harta bergerak senilai Rp 260.000.000.

Untuk kas dan setara kas milik Plt Menkopolhukam Tito Karnavian itu senilai Rp 14.725.723.072.

Diketahui Tito menggantikan Mahfud MD yang resmi telah mengundurkan diri terkait pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Diketahui, Tito menggantikan Mahfud MD yang resmi telah mengundurkan diri terkait pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Penunjukan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta pada Jumat 2 Februari 2024.

"Pada hari ini, Jumat 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Ari mengatakan Tito akan menjadi Plt Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Diketahui, Kamis 1 Februari 2024 lalu Mahfud telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu. 

Redaktur : Desi

REQ Home
IFBC Expo Oktober 2025
REQcomm Strategic Consultant

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait.

Berita Rekomendasi

Tidak ada berita rekomendasi.