Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Desak Pemakzulan Jokowi

JAKARTA, REQNews  - Ratusan purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ratusan jenderal tersebut berkumpul di monumen Bang Yos Jakarta untuk menyampaikan kekecewaan atas penyelenggaraan Pilpres 2024.

Selain pemakzulan Jokowi, FKP3 juga mendesak agar pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pemilu 2024.

Dikutif dari YouTube Refly Harun, Minggu 18 Februari 2024, para purnawirawan TNI-Polri ini memberikan catatan buruk terhadap gelaran Pilpres 2024 yang dibacakan Mantan Wakil Panglima TNI Purnawirawan Fachrul Razi.

Para purnawirawan TNI-Polri ini menilai Paslon 02 Prabowo-Gibran dan Presiden Jokowi telah melakukan kecurangan sepanjang Pemilu 2024.

Menurutnya, Presiden Jokowi secara nyata cawe-cawe selama Pemilu 2024, dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung Paslon 02

"Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan Paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia," kata Fachrul Razi.

Pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02, menurut para jenderal tersebut dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan.

"Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung Paslon 02. Selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia," tambahnya.

Fachrul juga merasa kecewa karena kecurangan yang telah dilakukan petugas-petugas KPU dan jajarannya, serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis.

"(Kecurangan) telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahyakan eksistensi dan kesatuan negara republik Indonesia," tambahnya.  

Karena itu para purnawirawan mengeluarkan sikap pemakzulan Presiden Jokowi dan mendesak diskualifikasi Paslon 02 Prabowo-Gibran dari Pemilu 2024.

"Satu memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count, yang bukan merupakan hasil resmi Pemilu," katanya.

"Kedua mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai Paslon 02 pada Pilpres 2024," tambahnya.

"Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan," ujarnya.