Sampaikan Surat Terbuka, Muhammadiyah Meminta Jokowi Lakukan Ini Terkait KPK

JAKARTA, REQNews  - PP Muhammadiyah melalui surat terbuka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih secara selektif  Panita Seleksi Calon (Pansel) Pimpinan KPK untuk periode ke depan.

Diketahui,  sebentarlagi berakhirnya masa tugas Pimpinan KPK Periode tahun 2019-2024 dan Pansel Pimpinan KPK untuk periode ke depan tengah dipersiapkan.

“Kami mengajak dan meminta dengan sangat kepada Presiden Jokowi dalam proses pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional di dalam Pansel sebagai unsur utama bersama unsur pemerintah dengan proporsi jumlah keterwakilan yang lebih pada unsur masyarakat,” tulis PP Muhammadiyah melalui surat terbuka yang dikonfirmasi oleh Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Kamis 16 Mei 2024.

Menurut PP Muhammadiyah, praktik korupsi dalam berbagai bentuk dan modusnya masih masif dan semakin menyengsarakan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Dampaknya, kualitas sumber daya alam, serta luruhnya martabat kenegaraan semakin terancam.

“Kami memastikan sikap pengharkatan atas prinsip keterbukaan, etika politik, dan moralitas demokrasi dengan mengajukan jumlah Calon Pansel 3 kali jumlah pansel yang dimuat di media masa dalam waktu 2 minggu. Tujuannya agar masyarakat secara konkrit diberi penghormatan untuk berpartisipasi secara aktif memberikan penilaian dan masukan terhadap rekam jejak moralitas, integritas, profesionalitas, dan independensi prima para calon tersebut,” jelas PP Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah berharap, Presiden Jokowi bisa memberi respons positif atas penilaian dan masukan masyarakat dengan menggantinya dengan calon lain yang selektif.

Sebab, menurut PP Muhammadiyah, Pansel Pimpinan KPK tahun 2024 merupakan momentum emas untuk memulihkan citra KPK dewasa ini dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan unggul serta penuh independensi.

“Ini sekaligus sebagai momentum masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam Gerakan Bersama Pemberantasan Korupsi,” PP Muhammadiyah menandasi.