Digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil, Ini Kata DPR Soal Gelar Rapat RUU TNI di Hotel Mewah

JAKARTA, REQNews -Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR bersama pemerintah terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Sabtu 15 Maret 2025. Rapat ini juga dikritik karena digelar di salah satu hotel mewah yakni Hotel Fairmont di Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan alasan pemilihan Hotel Fairmont sebagai tempat rapat Panja RUU TNI bersama pemerintah karena harga sewa Hotel Fairmont terjangkau.

Indra mengatakan sekretariat DPR telah menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel, tapi yang available dengan format panja RUU ini Hotel Fairmont.

"Harga sewa Hotel Fairmont terjangkau. Sebab hotel telah bekerja sama dengan pemerintah," kata Indra, Sabtu 15 Maret 2025.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan rapat di hotel sudah kerap dilakukan DPR, seperti membahas UU Kejaksaan hingga UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Dari dulu coba kamu cek UU Kejaksaan di Hotel Sheraton, UU Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?" ujar Utut saat ditemui di sela-sela rapat RUU TNI, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Maret 2025.

Utut mengklaim telah mengundang KontraS untuk hadir dalam rapat. Namun, KontraS disebut tidak mau datang.

"Kita undang dia nggak mau (datang), karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya," kata Utut.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan saat melakukan penggerudukan tersebut membawa poster bernarasikan kritik.

Tiga orang perwakilan koalisi memasuki ruang rapat. Mereka lalu membentangkan poster.

"Kayak kurang kerjaan aja, ambil double job," bunyi salah satu poster.

"Gantian aja bagaimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata" tulisan poster lainnya.

Salah satu perwakilan koalisi adalah Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus. Tak lama, sejumlah petugas keamanan langsung menarik Andri keluar ruangan.

Petugas pun langsung menutup rapat pintu. Kemudian, koalisi berteriak untuk meminta Panja RUU TNI dan pemerintah untuk menghentikan rapat RUU TNI.

"Hentikan Bapak-Ibu, prosesnya sangat tertutup, tidak ada pelibatan rakyat di sini," kata Andri sambil berteriak di depan pintu rapat.

Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus menyoroti pelaksanaan rapat pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah. Padahal pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Andri, hal ini membuat kebijakan efisiensi seperti hanya omongan belaka.

"Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya omon-omon belaka di tengah upaya efisiensi anggaran," ujarnya.