Puan Maharani 'Menjerit' Bali Diterjang Gelombang PHK, Sebut Sektor Ketenagakerjaan Rapuh

JAKARTA, REQNews - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Bali.

Puan Maharani meminta pemerintah untuk segera bertindak mengatasi gelombang PHK yang menerjang Provinsi Bali.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja.

“Kita berharap Pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, seperti dirilis dpr.go.id yang dikutip Minggu 15 Juni 2025.

Menurutnya tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis.

“Kita tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” tegasnya.

Puan pun menilai, PHK yang kini merambah dari sektor manufaktur ke sektor pariwisata menunjukkan ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Untuk itu, Puan mendorong pemerintah lakukan sejumlah langkah tanggap dalam melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan harapan.

Puan menilai, gelombang PHK di Bali merupakan cermin nyata kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.

Sebelumnya, sekitar 100 pekerja di sektor pariwisata di Bali mengalami PHK sejak awal 2025.

Laporan PHK terhadap 100 pekerja dari salah satu hotel besar di Badung itu terjadi akibat lesunya kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).

Terbaru, sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia, juga terkena PHK.

Pabrik yang berlokasi di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, itu dipastikan tutup mulai 1 Juli 2025.