JAKARTA, REQnews - Menindaklanjuti gelombang kritik yang terus dilayangkan masyarakat terhadap<a href="https://www.reqnews.com/read/news/89584/nasdem-akhirnya-nonaktifkan-ahmad-sahroni-dan-nafa-urbach-sebagai-anggota-dpr"> DPR</a>, sejumlah fraksi di Senayan akhirnya memberikan pernyataan.Tiga fraksi besar, Gerindra, PDI Perjuangan dan Golkar akhirnya kompak menyatakan setuju <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89416/usai-kisruh-gaji-dpr-kini-heboh-tunjangan-rumah-dinas-dprd-dki-jakarta-capai-rp-70-juta-per-bulan">tunjangan DPR </a>dihentikan lantaran dinilai tak adil bagi rakyat.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan pihaknya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang dinilai mencederai perasaan rakyat."Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Budisatrio, dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.Lebih lanjut, Budisatrio juga melarang keras anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, semua anggota Gerindra di DPR wajib turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat."Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," tegas Budisatrio."Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas," tandasnya.Hal senada juga ditegaskan Fraksi PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan, tunjangan DPR tidak bisa semata-mata diukur dari aspek legal formal, melainkan harus berlandaskan etika dan empati."Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/78721/panduan-sistem-pajak-terbaru-indonesia-nik-npwp-16digit-dan-nitku">pajak</a> rakyat yang berlebihan," ujarnya.Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, juga menyatakan siap mendukung penghentian tunjangan DPR, termasuk fasilitas rumah."Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun," tandasnya.&nbsp;

Gerindra, PDIP dan Golkar Setuju Tunjangan DPR Dihapus

Berita Terkait

Berita Rekomendasi