JAKARTA, REQNews - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Augustinus mengatakan Ketua <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89416/usai-kisruh-gaji-dpr-kini-heboh-tunjangan-rumah-dinas-dprd-dki-jakarta-capai-rp-70-juta-per-bulan">DPRD Jakarta </a>bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas ihwal tunjangan rumah yang belakangan menjadi sorotan masyarakat."Pak Ketua kita selaku anggota ADPSI mau audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI," ujar Augustinus di <a href="https://www.reqnews.com/read/news/71203/jelang-diumumkan-ump-2024-buruh-gelar-ujuk-rasa-di-balai-kota-jakarta">Balai Kota Jakarta</a>, dikutip Jumat 12 September 2025.Agustinus mengungkapkan, terkait waktu pastinya belum ditentukan. Dia menegaskan, pembahasan mengenai tunjangan perumahan tidak hanya menyangkut DKI Jakarta, melainkan juga berlaku bagi seluruh DPRD provinsi di Indonesia.Augustinus mengungkapkan, Jakarta bukan daerah dengan tunjangan rumah tertinggi. Berdasarkan data, <a href="https://www.reqnews.com/read/leisure/67719/mencari-ketenangan-wisata-religi-ke-masjid-raya-jawa-tengah-yang-agung-begini-pesonanya">Jawa Tengah </a>menempati posisi pertama dengan Rp79 juta per bulan, sementara Jakarta berada di angka Rp78 juta per bulan."Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu pertama di Jawa Tengah," ucap dia.Karena itu, menurutnya asosiasi yang akan audiensi ke menteri &nbsp;terkait tunjangan perumahan seluruh DPRD se-Indonesia.Sementara terkait wacana penurunan tunjangan yang sudah ramai dibicarakan di sejumlah DPRD provinsi, Augustinus menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara serta-merta tanpa adanya aturan baru.

Bahas Revisi Tunjangan Rumah Anggota Dewan Rp 70 Juta Per Bulan, DPRD Jakarta Bakal Temui Mendagri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi