JAKARTA, REQnews - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) didgugat oleh mahasiswa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta supaya rakyat atau dalam hal ini konstituen bisa memberhentikan<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89625/sejumlah-anggota-dpr-dinonaktifkan-bukan-diberhentikan-berarti-tetap-terima-gaji-dan-tunjangan"> anggota DPR RI.&nbsp;</a>Adapun mahasiswa tersebut bernama Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3."Permohonan a quo yang dimohonkan oleh para pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah," kata Ikhsan pada Selasa 18 November 2025.&nbsp;Pasal yang diuji mengatur tentang syarat pemberhentian antarwaktu anggota DPR. Salah satu syaratnya yakni ‘diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’&nbsp;Para pemohon ini menuturkan jika pasal tersebut menciptakan partai politik menjadi eksklusif untuk memberhentikan anggota DPR.&nbsp;Meski demikian, mereka memandang jika partai politik dalam praktiknya sering menghentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.&nbsp;Mereka menilai jika konstituen hanya menempatkan para pemilih dalam pemilu sebatas prosedural formal. Tidak hanya itu, dalam pemberhentian anggota DPR tidak melibatkan rakyat padahal anggota DPR terpilih berdasarkan suara terbanyak.&nbsp;Warganet yang mengetahui hal ini pun berpendapat di media sosial salah satunya Instagram dengan akun @feedgramindo pada Jumat 21 November 2025.&nbsp;“Buat petisi dari rakyat utk rakyat, siap dukung,” kata warganet.&nbsp;“Smg MK "mengabulkan,deal ketok palu",,smgt buat adik2 mahasiswa yg tengah memperjuangkan itu..,” kata warganet.&nbsp;&nbsp;

Warganet Tanggapi Gugatan Mahasiswa ke MK Minta Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR RI

Berita Terkait

Berita Rekomendasi