Prancis dan Inggris Siap Kirim Pasukan ke Ukraina Tanpa Mandat PBB

LONDON, REQNews - Prancis dan Inggris dilaporkan siap mengerahkan pasukan militer ke Ukraina untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, bahkan jika langkah tersebut dilakukan tanpa mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Uni Eropa. Informasi ini disampaikan surat kabar Jerman Welt dengan mengutip sumber-sumber diplomatik di lingkungan Uni Eropa.

Menurut laporan tersebut, Rabu 31 Desember 2025, Paris dan London bersedia memberikan apa yang mereka sebut sebagai jaminan keamanan yang kuat. Kedua negara juga tidak menutup kemungkinan terlibat langsung dalam bentrokan bersenjata apabila situasi di lapangan menuntut keterlibatan militer.

Sejalan dengan itu, Uni Eropa bersama NATO disebut telah menyusun rencana terpisah untuk mengirim hingga sekitar 15.000 personel ke Ukraina. Rencana ini disusun dengan peran signifikan para pakar militer dari Prancis dan Inggris, dan ditujukan untuk membentuk kekuatan pencegah yang akan dikerahkan setelah tercapainya gencatan senjata.

Dalam skema tersebut, pengawasan situasi keamanan tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga dari udara dan laut, dengan memanfaatkan wilayah negara-negara tetangga Ukraina. Turki, misalnya, disebut berpotensi menjalankan fungsi pemantauan di kawasan Laut Hitam.

Upaya pembentukan kekuatan multinasional ini telah digagas sejak musim semi lalu, dengan Prancis bertindak sebagai salah satu ketua koalisi negara-negara yang bersedia berpartisipasi. Pada September, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa 26 negara telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam pengerahan pasukan tersebut setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Ukraina.

Namun, rencana tersebut menuai penolakan keras dari Moskow. Pada tahun 2024, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menyatakan bahwa negara-negara Barat berencana mengerahkan hingga sekitar 100.000 personel yang diklaim sebagai pasukan penjaga perdamaian. Menurut SVR, skenario tersebut sejatinya merupakan bentuk pendudukan de facto terhadap Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga menegaskan bahwa kehadiran militer asing di Ukraina tidak diperlukan apabila perdamaian dicapai secara berkelanjutan. Ia memperingatkan bahwa Rusia akan memandang setiap pasukan asing yang berada di wilayah Ukraina sebagai target militer yang sah.