Begini Desakan Koalisi Terhadap Pelaku-Dalang Teror Air Keras Disidang Peradilan Umum

JAKARTA, REQnews - Pengusutan tuntas disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, termasuk mengadili pelaku hingga aktor intelektual melalui peradilan umum. 

Berdasarkan keterangan resmi pada Rabu 18 Maret 2026, Koalisi mengecam keras aksi yang diduga dilakukan oleh empat anggota TNI tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kekerasan serius terhadap demokrasi.

"Tindakan kekerasan dan brutal ini merusak demokrasi, mengangkangi Konstitusi, dan menyerang hak asasi manusia," demikian pernyataan koalisi.

Koalisi juga mengungkapkan jika alasan desakan peradilan umum di kasus ini guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengungkapan kasus.

"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar keempat tersangka dituntut secara pidana melalui sistem peradilan umum, agar bisa dijamin transparansi dan akuntabilitasnya," tutur Koalisi.

Koalisi juga menilai, penggunaan jalur peradilan militer bisa menutup pengungkapan fakta secara menyeluruh, termasuk dugaan keterlibatan pihak dengan rantai komando lebih tinggi. 

Penyelesaian melalui peradilan militer dinilai berisiko membuat kasus berhenti pada pelaku lapangan dan meninggalkan pelanggaran HAM yang tidak tuntas. 

Pengusutan juga diminta dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat pimpinan, termasuk meminta tanggung jawab komando dari pihak terkait.

Komnas HAM juga didesak segera melakukan penyelidikan untuk menilai potensi adanya pelanggaran HAM berat, mengingat adanya indikasi tindakan yang disebut terstruktur dan sistematis. 

"Komnas HAM harus segera melakukan penyelidikan pemeriksaan untuk menilai kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat." ujar Koalisi.

Pembentukan tim pencari fakta independen juga akan dibentuk untuk memastikan kebenaran informasi dari aparat penegak hukum.