JAKARTA, REQnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti sistem pemilihan kepala daerah <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92479/korupsi-dana-hibah-pilkada-mantan-pejabat-kpu-konawe-utara-jadi-tersangka-dan-ditahan-rugikan-negara-rp16-miliar">(pilkada)</a> langsung yang dinilai tidak selalu mampu melahirkan pemimpin berkualitas. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah belakangan ini."Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan," kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin 13 April.Ia mempertanyakan apakah mekanisme rekrutmen melalui pilkada langsung berkaitan dengan munculnya pemimpin yang tidak sesuai harapan. Menurutnya, sistem tersebut memang bisa menghasilkan pemimpin yang baik, namun tidak sedikit pula yang bermasalah."Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," imbuh dia.Selain itu, Tito juga menyinggung aspek kesejahteraan, moral hazard, serta integritas sebagai faktor yang turut berkontribusi terhadap maraknya kasus OTT. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar dan sistematis."Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.Tito mengakui bahwa pilkada langsung memiliki kelebihan, namun juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat, yang tidak menjamin kualitas pemimpin terpilih."Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," ujarnya.Dalam beberapa waktu terakhir, KPK memang gencar melakukan OTT terhadap kepala daerah. Terbaru, lembaga tersebut menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan pemerasan serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.&nbsp;

Marak Kasus OTT KPK Kepala Daerah, Mendagri Tito: Yang Milih Siapa?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi