Geger! Diduga Takut Nama Baik Bupati Konsel Tercoreng, Kadis DP3A Tawari Korban Pemerkosaan Nikahi Pelaku

KONAWE SELATAN, REQnews - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan intervensi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Konawe Selatan dalam kasus dugaan pencabulan yang disebut terjadi di rumah pribadi Bupati Konawe Selatan.

YLBH Sultra menilai langkah yang dilakukan DP3A Konsel justru tidak menunjukkan keberpihakan kepada korban. Terlebih, tersangka dalam perkara tersebut disebut merupakan keponakan dari istri Bupati Konawe Selatan.

Ketua Bidang Advokasi YLBH Sultra, Agus Alvian, mengatakan korban berinisial P (18) mengaku sempat ditemui Kepala DP3A Konsel di Polresta Kendari ketika hendak membuat laporan polisi. Dalam pertemuan itu, korban disebut ditawari penyelesaian damai.

“Menurut pengakuan korban, Kepala DP3A Konsel mengatakan, kalau mau kita nikahkan kalian. Namun tawaran itu ditolak oleh korban. Setelah korban menolak, korban mengaku kembali diarahkan untuk berdamai melalui pemberian ‘Peohala’ atau sanksi adat,” ujar Agus Alvian kepada awak media, Minggu 17 Mei 2026.

Tak hanya itu, korban juga mengaku sempat diberi pemahaman bahwa uang dari sanksi adat tersebut bisa digunakan untuk biaya kuliah. Kepala DP3A Konsel disebut turut mengingatkan bahwa apabila perkara terus berlanjut maka nama baik Bupati Konawe Selatan dapat tercoreng.

“Korban juga mengaku Kepala DP3A Konsel sempat sampaikan, saya kira kamu mau kuliah adik, itu uang ‘Peohala’ bisa kamu pakai kuliah,” katanya.

YLBH Sultra menilai pernyataan tersebut justru mengarah pada upaya membujuk korban agar menghentikan proses hukum. Agus Alvian menegaskan sikap itu bertentangan dengan semangat perlindungan korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Ini sangat memprihatinkan. Pejabat yang seharusnya melindungi perempuan dan anak justru menawarkan perdamaian dan membawa-bawa nama baik kekuasaan di hadapan korban. Sikap seperti ini melukai rasa keadilan publik,” tegas Agus Alvian.

Menurut YLBH Sultra, korban kekerasan seksual seharusnya mendapat perlindungan, pendampingan, serta pemulihan tanpa tekanan maupun intimidasi dalam bentuk apa pun. Mereka juga meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Selain mendesak evaluasi terhadap DP3A Konsel, YLBH Sultra meminta pemerintah daerah memberikan klarifikasi kepada publik apabila dugaan pernyataan tersebut benar disampaikan kepada korban.

“Kalau benar pernyataan itu disampaikan kepada korban di Polresta Kendari, maka itu adalah bentuk kegagalan moral seorang pejabat perlindungan perempuan dan anak. Karena itu kami mendesak agar yang bersangkutan segera mundur dari jabatannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Konawe Selatan, Sitti Hafsa, membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia mengaku mengetahui kasus tersebut dari pemberitaan media sebelum kemudian menghubungi pihak Polresta Kendari untuk memastikan adanya laporan dari warga Konawe Selatan terkait dugaan pencabulan itu.

“Itu dibenarkan, sehingga kami minta untuk pendampingan korban. Waktu di polres si korban di dampingi oleh kakak ipar korban, dokumentasi ada sama kami,” katanya. 

Terkait pengakuan korban yang menyebut sempat diminta menikah dengan terduga pelaku maupun menerima uang sanksi adat, Hafsa mengatakan dirinya hanya menjelaskan sejumlah kemungkinan penyelesaian yang biasa ditempuh dalam kasus serupa. Menurutnya, terdapat tiga opsi yang umumnya muncul, yakni melanjutkan proses hukum, menikah, atau penyelesaian secara adat.

Ia mengklaim korban secara tegas menolak opsi pernikahan karena ingin melanjutkan pendidikan kuliah. Setelah itu, kata Hafsa, pihaknya kembali menanyakan keinginan korban terkait penanganan perkara tersebut.