Dilaporkan Mama Sinta, Begini Tanggapan Tim Kolaborasi Film Pesta Babi

JAKARTA, REQNews — Polemik seputar film dokumenter Pesta Babi memasuki babak baru setelah tokoh perempuan adat Malind sekaligus pejuang lingkungan asal Merauke, Yasinta Moiwend atau yang akrab disapa Mama Sinta, melaporkan salah satu pihak yang terlibat dalam proyek film tersebut ke Polda Metro Jaya.

Di tengah bergulirnya proses hukum, tim kolaborasi film Pesta Babi akhirnya menyampaikan sikap resmi. Mereka menyatakan menghormati langkah yang diambil Mama Sinta dan meminta masyarakat tidak terburu-buru menghakimi perempuan adat yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak komunitasnya.

“Mama Yasinta Moiwend adalah seorang tokoh perempuan adat Malind yang sudah lama berjuang untuk diri dan komunitasnya, jauh sebelum proses pembuatan film dokumenter ini berlangsung. Kami tim kolaborasi film Pesta Babi menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini,” tulis pernyataan yang diunggah akun media sosial Watchdoc Dokumentary, Minggu, 31 Mei 2026.

Pernyataan itu muncul setelah laporan polisi yang diajukan Mama Sinta menjadi perhatian publik. Tim kolaborasi film juga meminta masyarakat tidak menjadikan perubahan sikap Mama Sinta sebagai alasan untuk menyerangnya secara personal.

“Meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau, sembari kami masih berusaha memahami apa yang terjadi dengan perubahan pilihan sikap ini,” lanjut Watchdoc.

Tim kolaborasi mengaku hingga kini belum berhasil bertemu ataupun berkomunikasi langsung dengan Mama Sinta sejak video pernyataannya beredar luas di media sosial dan laporan polisi dilayangkan.

Mereka menyebut berbagai upaya komunikasi masih terus dilakukan, termasuk melalui pihak keluarga.

“Kami terus berusaha membangun komunikasi dengan Mama Yasinta dan berkoordinasi dengan keluarganya. Kami mengharapkan dukungan perhatian publik terhadap persoalan ini, sembari kita melanjutkan solidaritas untuk upaya penyelesaian persoalan yang begitu besar di Tanah Papua,” katanya.

Film Pesta Babi sendiri merupakan hasil kolaborasi sejumlah organisasi, antara lain Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Jubi Media, LBH Papua Merauke, Pusaka Bentala Rakyat, serta Watchdoc.

Sementara itu, di sisi lain, Mama Sinta memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Laporan yang diajukan tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal Jumat, 29 Mei 2026.

Kuasa hukum Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay, menjelaskan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada Ketua LBH Merauke berinisial JTW terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW," kata Hamonangan di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat, 29 Mei 2026 malam.

Bagi Mama Sinta, persoalan ini bukan sekadar tentang sebuah film dokumenter. Ia mengaku merasa terluka karena film yang menampilkan dirinya diputar di berbagai tempat tanpa persetujuannya.

Dengan nada emosional, Mama Sinta mengungkapkan kekecewaannya atas pemutaran film yang menurutnya dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu.

"Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura, di Maranatha, tanpa izin dari saya. Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan,” ujarnya.

Perbedaan pandangan antara tokoh yang tampil dalam film dan pihak kolaborator kini menjadi pusat perhatian publik. Di satu sisi, tim film menyatakan tetap menghormati Mama Sinta dan berupaya membuka ruang dialog. Di sisi lain, Mama Sinta memilih menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak yang menurutnya telah diabaikan.

Proses penyelidikan atas laporan tersebut kini berada di tangan kepolisian. Sementara itu, polemik mengenai persetujuan, representasi, dan hak atas penggunaan materi dokumenter masih menjadi perdebatan yang terus berkembang di ruang publik