Menggema di Jagat Maya! Ini 12 Poin Tuntutan yang Diminta Rakyat Indonesia, Pemerintah Diberi Waktu hingga 5 September 2025

JAKARTA, REQnews - Menindaklanjuti aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Tanah Air beberapa waktu belakangan, influencer Salsa Erwina bersama warganet 62 di jagat maya kompak menggaungkan 12 poin tuntutan terhadap pemerintah RI.

Tuntutan tersebut diunggah Salsa Erwina dalam laman Instagramnya pada 30 Agustus 2025 dan saat ini telah dibagikan atau disebarkan kembali oleh puluhan ribu warganet Indonesia.  

"Kami menuntut kalian karyawan-karyawan yang dibayar dengan pajak rakyat dan diberikan tugas untuk mewakili rakyat, untuk melaksanakan tuntutan ini selambat-lambatnya pada 5 SEPTEMBER 2025 pukul 23:59 WIB. Kita akan menilai apakah kalian masih pantas mengemban amanat rakyat?

Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut, kita semua marah, murka dengan cara kalian menjalankan sistem pemerintahan di negara tercinta. Sekarang bola ada ditangan kalian, mampukah mewujudkannya? @dpr_ri @prabowo

Semua bangsa Indonesia, kita kampanyekan terwujud dalam 7 hari kedepan! HIDUP RAKYAT!! 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

kita semua berhak hidup layak dan hidup dinegara yang adil, bebas korupsi, berpihak pada rakyat bukan kepentingan partai atau siapapun 🔥🔥🔥🔥🔥 kembalikan kedaulatan ketangan rakyat!!!!

*kedepannya: segera dibentuk setelah 7 hari," demikian tulis @salsaer dalam keterangan unggahannya.

Adapun 12 poin tuntutan yang diinginkan rakyat Indonesia dari pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK Audit segala kepemilikan harta, asset, dsb.

3. Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo 25, 28, 29 Agustus 2025.

4. Reformasi DPR:
- Audit secara transparan lewat badan netral, penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp 9,9 triliun per tahun. Kedepannya: Laporkan penyerapan anggaran etidaknya setiap ulan kepada rakyat.
- Rampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat. 
- Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR & BUMN.
- Hapuskan perlakuan istimewa yang enciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti:
1) PPh 21 ditanggung oleh APBN,
2) Sistem pengawalan khusus,
3) Transportasi cukup transportasi umum gratis,
4) Pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode.
- Kedepannya:
1) KPK meninjau dan emeriksa setiap anggota DPR.
2) Siarkan segala siding dan rapat secara Live transparan dengan masyarakat.

5. Turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali Upah Minimum Regional (UMR), disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji.

6. Tetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Kedepannya: 1) Evaluasi dan Pecat yang tidak bisa memenuhi target, 2) Laporkan progress, achievement, challenges, secara berkala kepada rakyat.

7. Audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang Initial Public Offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi positif terhadap APBN.

8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

9. Adili pembunuh pahlawan Affan seberat-beratnya.Negara harus menanggung biaya hidup keluarga dari pahlawan kami yang telah gugur. Lengserkan Kapolri yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat.

10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, seluruh guru di Indonesia.

11. Reformasi Kinerja Kepolisian yang professional, berpihak dan berempati terhadap rakyat, bukan membela kepentingan penguasa.

12. DPR tetap memiliki peran penting dalam system demokrasi Indonesia, namun diperlukan pembaruan menyeluruh agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan  kredibel Beberapa ketentuan yang diusulkan untuk menjadi syarat masuk DPR antara lain:

1) Pendidikan minimum Strata 1 (S1) atau setara, guna memastikan kualitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif.
2) Kemampuan Bahasa sing yang terukur, dengan standar skor TOEFL minimal 500, mengingat anggota DPR juga mewakili rakyat di ranah internasional. Selain itu, anggota DPR harus memiliki kemampuan berbicara di depan publik dengan baik dan cerdas.
3) Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi, sehingga anggota yang duduk di suatu komisi benar-benar memahami sektor yang diwakilinya.
4) Tes Kapabilitas oleh partai politik layaknya PNS atau pegawai BUMN, termasuk tes IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Intelligence), AQ (Adversity Intelligence), dsb.

Demikian rincian 12 poin tuntutan yang diinginkan rakyat dari pemerintah. Pemerintah diberi waktu hingga 7 hari ke depan untuk melaksanakan seluruh tuntutan, atau selambat-lambatnya pada 5 September 2025.