JAKARTA,REQnews -&nbsp;Sebagian masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan&nbsp;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelbagai argumen pun bermunculan baik yang pro dan kontra terkait hal tersebut.

Menanggapi polemik tersebut,&nbsp;Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Marcus Priyo Gunarto berpendapat bahwa&nbsp;jika nanti presiden Jokowi&nbsp;akhirnya mengeluarkan Perppu KPK berbarengan dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), maka akan jadi&nbsp; blunder dan bumerang baginya.

Mengapa begitu? Sebab&nbsp;akan terkesan lucu, jika Jokowi mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK jilid II yang notabene belum diundangkan.&nbsp; &quot;Setahu saya tidak ada Perppu atas UU yang belum diundangkan. Kalaupun saat ini Presiden menandatangani UU, kemudian keluarkan Perppu maka akan menjadi lucu. mendatangani UU kok keluarkan Perppu,&quot; ujar dia kepada REQnews, Jumat 11&nbsp;Oktober 2019.

Marcus pun menilai bahwa yang paling mungkin adalah perlu menanti 30 hari, agar UU KPK berlaku secara otomatis. Setelah itu, lanjut dia, barulah Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perppu.

&quot;Namun kebijakan Presiden Jokowi menjadi tidak etis, jika sudah ada yang mengajukan uji materi di MK terhadap UU, lalu menerbitkan Perppu, maka otomatis dirinya bisa dianggap memotong kewenangan Judikatif,&quot; kata dia.

Bahkan yang perlu masyarakat ketahui, UU lembaga antirasuah tersebut&nbsp;yang masih berlaku adalah UU KPK yang lama. Sebab UU revisi belum sepenuhnya berlaku, karena belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.&nbsp;

So, pertanyaannya adalah masih perlukah&nbsp;masyarakat mendesak Jokowi menerbitkan Perppu Revisi UU KPK? Selamat menjawab dengan hati nurani masing-masing.&nbsp;(Binsasi)

UGM: RUU KPK Belum Diundangkan, Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu

Berita Terkait

Berita Rekomendasi