LSI Denny JA Disomasi NasDem Gegara Hasil Survei Elektabilitas Anies 5 Persen

JAKARTA, REQNews - Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA soal hasil survei yang mereka rilis pada Senin 2 Oktober 2023.

Somasi tersebut terkait dengan hasil survei dimana elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5 persen.

Jumlah itu menempatkan Anies jauh di bawah dua rivalnya, yakni Ganjar Pranowo dengan 65 persen dan Prabowo Subianto 30 persen.

"Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut. Dan kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan," ujar Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST di Auditorium DPW NasDem Sumut dikutip dari CNN, Senin 9 Oktober 2023.

Iskandar didampingi ratusan advokat menyampaikan mengaku janggal dengan hasil survei itu.

Pasalnya, hanya dalam waktu enam bulan elektabilitss Anies turun hingga 28 persen dari semula 32,6 persen di hasil survei LSI Denny JA pada Maret 2023.

Menurut Iskandar, hal itu belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Dia menyebut angka itu juga bertolak belakang dengan hasil survei internal pihaknya.

Dia menuturkan, dari total 33 kabupaten atau kota di Sumut, 20 kabupaten atau kota di antaranya merupakan basis pendukung Anies Baswedan. Wilayah itu terutama mencakup pesisir timur dan Tapanuli Selatan. Iskandar memprediksi Anies bisa menang hingga 20 persen di wilayah tersebut.

"Jadi kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut," kata dia.

Iskandar terutama mempertanyakan sebaran responden yang diambil serta jumlah responden dan sampel dalam survei mereka di Sumut. Termasuk sumber dana survei tersebut, apakah dana pribadi atau sponsor.

"Sumber dana ini kami nilai sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil survei tersebut," terangnya.

"Kami mendesak asosiasi lembaga survei termasuk pemerintah dalam hal ini adalah OJK untuk melakukan investigasi aliran dana kepada lembaga-lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak-pihak tertentu," imbuh Iskandar.