JAKARTA, REQNews &nbsp;- Menteri Dalam Negeri Muhammad<a href="https://www.reqnews.com/read/news/73490/jokowi-pilih-tito-karnavian-gantikan-mahfud-md-jadi-plt-menko-polhukam-segini-total-kekayaannya"> Tito Karnavian</a> menyiapkan aturan mengenai sanksi bagi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/76690/tiga-asn-ternate-ditangkap-polda-metro-jaya-terkait-kasus-narkoba">aparatur sipil negara </a>yang terlibat<a href="https://www.reqnews.com/read/news/77390/makin-meresahkan--anggota-dewan-pun-telah-terpapar-judi-online"> judi online</a>."Saya akan minta Setjen (Sekretariat Jenderal) untuk duduk bersama kira-kira sanksi apa yang diberikan sesuai aturan undang-undang untuk memberikan efek jera," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.Tito mengatakan bahwa pembahasan sanksi untuk ASN yang terpapar judi daring perlu dibicarakan dengan kementerian/lembaga lain."Kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri. Mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat, Mendagri enggak terkait, perlu dibicarakan dengan Kemen-PANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), BKN (Badan Kepegawaian Negara)," katanya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.&nbsp;

Siap-Siap! Mendagri Siapkan Aturan Sanksi bagi ASN Terlibat Judi Online

Berita Terkait

Berita Rekomendasi