JAKARTA, REQNews - Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/78193/pendaftaran-ditutup--pansel-terima-525-orang-capim-dan-dewas-kpk">Dewas KPK</a>) menjatuhkan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/73883/78-pegawai-kpk-disanksi-berat-karena-melanggar-etik-buntut-kasus-pungli-rutan">sanksi etik </a>sedang terhadap Wakil Ketua KPK <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77834/kejagung-dan-polri--bantah-tutup-pintu-koordinasi-dengan-kpk-begini-kata-nurul-ghufron">Nurul Ghufron</a>.Sanksi ini terkait kasus penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementerian Pertanian (Kementan) bernama Andi Dwi Mandasari (ADM).Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi."Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku," ujar Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Jumat 6 September 2024."Dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama 6 bulan," ujarnya menambahkan.Adapun sanksi meringankan terhadap Nurul Ghufron karena mempertimbangkan terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik.Kemudian hal-hal yang memberatkan, terperiksa tidak menyesali perbuatannya, terperiksa tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang.Kemudian terperiksa sebagai Pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan dalam penegakan etik, namun melakukan yang sebaliknya.

Langgar Etik, Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Pemotongan Gaji Selama 6 Bulan kepada Nurul Ghufron

Berita Terkait

Berita Rekomendasi