Buruh Jakarta Demo Tolak UMP 2026, Polisi Siagakan 1.392 Personel

JAKARTA, REQNews  — Aparat keamanan menyiagakan 1.392 personel gabungan untuk mengawal rencana aksi demonstrasi buruh yang digelar hari ini, Senin 29 Desember 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026.

Personel pengamanan berasal dari unsur TNI, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga jajaran polsek di wilayah terkait. Pengamanan difokuskan untuk memastikan jalannya unjuk rasa tetap tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan bahwa aparat menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengimbau agar aksi dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar aspirasi yang disampaikan dapat tersalurkan dengan baik,” ujarnya.

Rencana aksi ini sebelumnya telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh, yang secara terbuka menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait besaran UMP Jakarta 2026.

Presiden KSPI sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal, menilai penetapan UMP tersebut berpotensi melanggar aturan dan dapat digugat melalui jalur hukum. Ia menyebut gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai langkah yang sedang dipersiapkan.

“Keputusan ini merupakan keputusan administrasi negara dan secara hukum dapat diuji di PTUN,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu 24 Desember 2025.

Selain upaya hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menempuh jalur aksi massa sebagai bentuk tekanan politik. Demonstrasi direncanakan berlangsung di dua lokasi utama, yakni kawasan Istana Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta.