Jusuf Kalla Dituding Nistakan Ajaran Kristen, Begini Penjelasan Juru Bicara

JAKARTA, REQNews - Isu yang menyeret Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menjadi perbincangan di media sosial setelah muncul tudingan penistaan terhadap ajaran Kristen. Tuduhan itu berkaitan dengan pernyataannya mengenai istilah “mati syahid” dalam konflik Poso dan Ambon.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, langsung memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan muncul akibat potongan video yang tidak utuh.

"Namun setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ucap Husain, Minggu 12 April 2026.

Husain menjelaskan, pernyataan JK sebenarnya disampaikan dalam sebuah pidato di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026. Dalam forum itu, JK membahas pengalamannya dalam mendamaikan konflik di Poso dan Ambon yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen.

Menurutnya, dalam penjelasan lengkap, JK justru menekankan bahwa tidak ada agama yang membenarkan tindakan kekerasan atau pembunuhan. Ia menyebut, saat konflik berlangsung lebih dari dua dekade lalu, kedua pihak sama-sama menggunakan narasi agama untuk membenarkan aksi mereka.

"JK menggambarkan usahanya mendamaikan konflik Poso dan Ambon kepada Civitas Akademika UGM. Di mana JK terlebih dahulu meluruskan keyakinan kedua kelompok yang bertikai Islam dan Kristen, bahwa mereka telah bertindak keliru menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar yang menyebabkan ribuan nyawa melayang dari kedua pihak. Dan konflik susah dihentikan," bebernya.

Husain menambahkan, dalam realitas saat itu, baik kelompok Islam maupun Kristen sama-sama menggaungkan istilah “perang suci” dan menganggap kematian dalam pertempuran sebagai jalan menuju surga. Pernyataan JK, kata dia, bertujuan meluruskan pemahaman tersebut.

"Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan konflik yang terjadi kala itu telah melampaui batas kemanusiaan karena menelan korban dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Husain juga mengingatkan bahwa konflik Poso dan Ambon yang terjadi sekitar 27 tahun lalu berhasil diredam melalui peran JK sebagai mediator. Upaya damai tersebut diwujudkan melalui Perundingan Malino I pada 2001 untuk Poso dan Malino II pada 2002 untuk Ambon, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah dari kedua pihak.

"Itulah kenapa Pak JK harus meluruskan pemahaman sesat mereka. Fakta sejarah ini dapat dikonfirmasi kepada tokoh-tokoh perundingan damai baik untuk Poso maupun Ambon yang masih hidup," pungkasnya.