KPK Telusuri Dugaan Pemerasan Bupati Tulungagung ke Sekolah dan Kecamatan

JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Dugaan tersebut kini tidak hanya menyasar organisasi perangkat daerah, tetapi juga merambah ke lingkungan sekolah hingga kecamatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menelusuri indikasi adanya praktik penarikan sejumlah uang yang dikaitkan dengan jabatan tertentu.

"Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah dan kecamatan. Artinya ada label harganya untuk jabatan-jabatan kepala sekolah ataupun camat. Ini yang terus kami dalami dan telusuri," ujarnya, Rabu 15 April 2026.

Menurut Budi, proses penyidikan perkara ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. KPK membuka ruang bagi publik untuk memberikan informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus tersebut.

"Kami sangat butuh dukungan dari masyarakat dalam proses penyidikan perkara ini," terangnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 10 April 2026. Sehari setelahnya, lembaga antirasuah menetapkan Gatut sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.

Dalam konstruksi perkara, Gatut diduga menjalankan modus dengan meminta pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan serta status aparatur sipil negara. Surat tersebut disebut telah dibubuhi materai, namun belum dilengkapi tanggal, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu.

Melalui cara tersebut, Gatut diduga mengumpulkan dana hingga Rp2,7 miliar dari total target Rp5 miliar. Uang tersebut disebut berasal dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung.

KPK memastikan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.