MARSHALL, REQNews — Ancaman<a href="https://www.reqnews.com/read/news/94428/serangan-as-dan-israel-ke-iran-picu-krisis-energi-global-harga-minyak-dunia-terancam-melonjak"> krisis energi</a> membayangi Kepulauan Marshall setelah cadangan bahan bakar minyak (BBM) di negara tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar dua bulan. Hingga kini, belum ada kepastian pasokan tambahan dari pihak mana pun untuk menutup kebutuhan energi mereka.Ketidakjelasan ini diakui langsung oleh Menteri Keuangan David Paul yang menyebut situasi saat ini sangat sulit diprediksi. Pemerintah masih menunggu kepastian dari pemasok terkait jadwal pengiriman <a href="https://www.reqnews.com/read/news/95696/emosi-di-antrean-bbm-pengendara-todongkan-benda-mirip-pistol-di-spbu-bandung">BBM </a>berikutnya."Agar realistis, semuanya masih belum pasti, dan apa pun bisa terjadi. Saya benar-benar tidak bisa memprediksi dengan pasti," kata Paul dalam wawancara dengan RNZ Pacific, menggambarkan ketidakpastian yang tengah dihadapi negaranya, Sabtu 25 April 2026.Ketergantungan tinggi terhadap BBM membuat kondisi semakin rentan. Sekitar 90 persen kebutuhan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/95533/uap-panas-keluar-dari-tanah-di-kalsel-dibuat-rebus-telur-oleh-warga-ternyata-aliran-listrik-bocor">listrik </a>di negara tersebut dipasok dari generator berbahan bakar diesel, sehingga gangguan distribusi BBM berpotensi langsung memicu krisis listrik secara luas.Situasi diperparah oleh lonjakan harga. Paul mengungkapkan, stok BBM terakhir yang tersedia dibeli dengan harga hingga tiga kali lipat dibandingkan harga normal. Selain itu, pemasok berpotensi mengaktifkan klausul force majeure akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang dapat menghambat pemenuhan kontrak pengiriman.Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kepulauan Marshall mulai menyiapkan berbagai skenario darurat. Salah satunya adalah kemungkinan terburuk berupa terhentinya pasokan BBM secara total. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk meminta dukungan dari Amerika Serikat, termasuk dalam bentuk bantuan pendanaan tambahan.Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menetapkan status darurat ekonomi selama 90 hari. Kebijakan ini diikuti dengan penghematan energi di sektor publik, seperti pengurangan jam operasional kantor hingga kewajiban mematikan pendingin ruangan, lampu, dan perangkat listrik lainnya.Kondisi serupa juga melanda sejumlah negara di kawasan Pasifik. Tuvalu telah lebih dulu menetapkan keadaan darurat, sementara Kepulauan Solomon, Fiji, Nauru, Vanuatu, Kepulauan Cook, serta Federasi Mikronesia juga mulai memberlakukan pembatasan penggunaan BBM guna mengantisipasi krisis yang lebih luas.

Stok BBM Tinggal 2 Bulan, Kepulauan Marshall Hadapi Ancaman Listrik Padam

Berita Terkait

Berita Rekomendasi