JAKARTA, REQnews - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga kini tak kunjung disahkan.Terkait hal ini, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77595/yusril-diadukan-ke-bareskrim-soal-dugaan-pelanggaran-aturan-partai-bulan-bintang">Yusril Ihza Mahendra</a> angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali mendesak DPR agar segera membahas <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89638/aspirasi-didengar-prabowo-ruu-perampasan-aset-segera-dibahas">RUU Perampasan Aset</a>."Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu," ungkap Yusril, dikutip Minggu, 7 September 2025.Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89729/kabar-baik-tunjangan-dpr-bakal-dialihkan-insentif-guru-honorer-naik-jadi-rp-500-ribu">DPR </a>dan kementerian terkait."Kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU Perampasan Aset itu dalam Prolegnas 2025-2026," jelasnya.Meski demikian, kata Yusril, saat ini kita masih harus menunggu apakah inisiatif tersebut akan diambil oleh DPR."Sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR," tandasnya.&nbsp;

Kapan RUU Perampasan Aset Disahkan? Yusril Ihza Mahendra: Masuk Prolegnas 2025-2026

Berita Terkait

Berita Rekomendasi