JAKARTA, REQnews - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/85436/lagi-viral-kronologi-penipuan-bermodus-investasi-pupr-bodong-provinsi-banten-korban-rugi-sampai-rp-500-juta">PUPR</a>) Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir mendadak viral usai dirinya dilaporkan warga atas dugaan <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/89462/konflik-agraria-perkebunan-sawit-pt-saa-mendesak-diselesaikan-pemkab-harus-lindungi-hak-warga-mahakam-ulu">penyerobotan tanah</a> dalam proyek pembangunan jalan di Kawasan Bulangan Barat menuju Tlagah.Usai jadi sorotan karena kasus tersebut, kini jumlah<a href="https://www.reqnews.com/read/news/90086/buntut-mobil-anaknya-disorot-kpk-segera-periksa-harta-walkot-prabumulih"> harta kekayaan</a> Amin Jabir yang nilanya mencapai Rp 11,4 miliar turut menuai atensi publik.Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amin Jabir tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp11,4 miliar lebih.Kekayaan tersebut meliputi tanah dan bangunan, kendaraan, kas serta harta bergerak lainnya. Nilai fantastis itu membuat Amin Jabir menjadi satu-satunya pejabat Kepala Dinas dengan aset tertinggi di lingkungan Pemkab Pamekasan.Sementara itu, kini Amin Jabir harus menghadapi persoalan hukum usai dilaporkan oleh warga atas dugaan penyerobotan tanah bersertifikat milik warga tanpa ada ganti rugi maupun izin resmi.Seorang warga yang menjadi pelapor mengaku geram sekaligus kecewa karena proyek jalan Bulangan Barat-Tlagah dilaksanakan dengan mengabaikan hak kepemilikan tanah warga.“Tanah kami diserobot begitu saja untuk proyek jalan. Tidak ada sosialisasi, tidak ada ganti rugi. Kami sudah laporkan ke pihak berwajib karena ini sudah melanggar hukum,” ungkap Syamsuri, pemilik tanah yang melapor ke Mapolres Pamekasan, dikutip Rabu, 8 Agustus 2025.Laporan tersebut pun kini sedang ditindaklanjuti oleh Polres Pamekasan. Warga pun mendesak aparat untuk mengusut tuntas kasus ini, tak hanya dari sisi administrasi ataupun pidana, tetapi juga menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. &nbsp;“Kami berhak tahu bagaimana prosedur proyek itu dijalankan. Jangan sampai proyek pemerintah yang dibiayai rakyat justru melanggar hak rakyat,” tandas warga lainnya.&nbsp;

Viral Usai Dituntut Ganti Rugi Rp 600 Juta Gegara Serobot Tanah Warga, Harta Fantastis Kadis PUPR Amin Jabir Kini Disorot!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi