JAKARTA, REQNews - Gubernur Jawa Barat <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87307/dedi-mulyadi-balas-dengan-sindiran-pedas-usai-dilaporkan-ke-bareskrim-oleh-orang-tua-siswa">Dedi Mulyadi</a> menuai kritikan keras dari Komisi X DPR terkait &nbsp;kebijakannya yang melibatkan personel TNI dan Polri dalam kegiatan masa pengenalan<a href="https://www.reqnews.com/read/fokus/55861/daftar-16-bentuk-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah-dalam-aturan-kemenag-simak-ya"> lingkungan sekolah </a>(MPLS)Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pelibatan aparat TNI/Polri dalam MPLS tidak memiliki dasar yang kuat.Menurutnya, surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/87230/ini-kata-kemendikdasmen-perihal-putusan-mk-biaya-sekolah-swasta">Kemendikdasmen</a>) tidak menyebutkan atau menyarankan keikutsertaan unsur militer dalam kegiatan tersebut.“Ketentuannya sudah jelas. Libatkan guru, pendidik, dan seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan itu tanpa harus melibatkan tentara,” kata Lalu kepada wartawan, Kamis 17 Juli 2025.Lalu mengatakan dirinya telah menyampaikan laporan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, agar kebijakan ini segera dievaluasi.Ia meminta agar pihak kementerian segera berdialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna membahas dampak dan kelayakan kebijakan tersebut.“Jawaban beliau, beliau akan berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Lalu.Lalu berharap ada koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan pendidikan.Ia menyampaikan, meskipun kepala daerah memiliki ruang untuk berinovasi, setiap kebijakan tetap harus dirancang dalam kerangka nasional.

DPR Laporkan Dedi Mulyadi ke Kemendikdasmen, Ini Persoalannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi