Namun, ceplas ceplos anggota Fraksi PDI Perjuangan soal pendapatannya ini sebagai anggota DPR RI membuat sebagian besar anggota DPR yang lainnya terkejut dan sewot.
Pernyataan Jokowi justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Jika sebelumnya ramai mural bernada kritik, baru-baru ini malah sejumlah warga ditangkap saat menyampaikan kritik pada pemerintah
saat ini tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh anggota DPR mengalami penurunan. Pasalnya, dari kewajiban laporan 569 baru 330 yang melaporkan. Sementara sisanya sebanyak 239 belum melaporkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan jumlah rata-rata anggota DPR RI dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang mencapai Rp 23 miliar.
Farhan pun mengaku secara khusus sudah mendesak KPI Pusat untuk meminta semua lembaga penyiaran nasional tidak lagi menayangkan dan mengikat kontrak kerja dengan Saipul Jamil.
Padahal, sejumlah negara lain kabarnya sudah memesan jutaan dosis vaksin lokal tersebut untuk mengatasi pandemi virus corona. Aneh, tapi inilah fakta yang terjadi.
.jpg&w=173&h=108&zc=1)
